Jelang Pilkada Serentak, Dandim Bojonegoro Berikan Pengarahan Tentang Netralitas TNI Kepada Prajurit Dan ASN

BOJONEGORO, –     Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Arh Redinal Dewanto, S.Sos., memberikan pengarahan Netralitas TNI kepada prajurit dan ASN jelang Pemilukada 2018. Pengarahan diberikan setelah pelaksanaan upacara bendera di lapangan Makodim setempat, Senin (05/02).

Disampaikan bahwa, TNI dituntut untuk tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Salah satu aktualisasinya, TNI harus bersikap netral dalam setiap event pesta demokrasi.

“Bersikap netral dalam kehidupan politik. Diartikan berdiri sama jarak, ini, dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh tarikan partai politik untuk ikut memperjuangkan kepentingannya. Sementara tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis diartikan tidak terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung untuk kepentingan sesaat,” ujar Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Arh Redinal Dewanto, S.Sos.

Lebih lanjut Dandim 0813 Bojonegoro mengatakan, seorang prajurit TNI harus netral. Terlebih pemerintah menjadwalkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) berlangsung serentak pada tahun 2018 ini.

“Prajurit TNI yang profesional harus mengedepankan kedisiplinan dan tidak berpolitik praktis,” tegasnya.

Selain itu, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Arh Redinal Dewanto, S.Sos., juga mengingatkan bahwa dasar Netralitas TNI sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 dan UUD no 34 Tahun 2004. Mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tak melibatkan diri pada politik praktis. Dengan sikap tetap netral, maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan terwujud secara demokratis, aman dan terkendali.

”Bila TNI tetap bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, maka akan tercipta rasa aman di masyarakat dalam menyalurkan hak pilhnya dan akan terwujud pemilihan yang demokratis dan terkendali,” jelasnya.

Ditambahkan, selain UU nomor 15, para prajurit TNI juga diikat dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang disiplin militer.

“Apapun alasannya, seorang prajurit harus tetap netral dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada. Jika ada prajurit yang ketahuan melanggar kedisiplinan, maka institusi TNI akan memberikan sanksi mulai teguran hingga penahanan,” pungkasnya. [adit/ADMC 0813]

Related Posts