Dandim Bojonegoro Ikuti Rakorbangdes Di Pendopo Malowopati

BOJONEGORO, –     Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf M. Herry Subagyo, Rabu (05/7/2017) turut menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Desa (Rakorbangdes), di Pendopo Malowopati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur.

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemkab Bojonegoro ini dihadiri oleh Jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, serta Bakal Calob Bupati (Bacabup) yang akan berlaga dalam Pilkada Bojonegoro 2018 yakni, Setyo Hartono, yang saat ini menjabat Wakil Bupati Bojonegoro, H. Sukir, Heru Suroso, Arif Januarso, Bambang Laras Muji Satoto, Kuswiyanto dan Hj Ana Muawanah.

Bupati Bojonegoro Drs. H. Suyoto, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan tentang persoalan kemiskinan diwilayah Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, bahwa Kabupaten Bojonegoro telah lepas dari 10 besar kemiskinan yang ada diwilayah Provinsi Jawa Timur. Karena Kabupaten Bojonegoro saat ini telah menjadi Kabupaten termiskin dengan menempati rangking ke- 11.

“Kabupaten Bojonegoro di tahun 2016, berada di urutan ke- 9 daerah termiskin di Provinsi Jawa timur. Di Tahun 2017 ini, telah lepas dari sepuluh besar dan berada di urutan ke- 11. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro juga sangat menggembirakan karena mencapai angka 17 persen per tahunnya,” ungkapnya.

Dihadapan tamu undangan yang hadir dan Bakal Calon Bupati (Bacabup) yang akan berlaga pada Pilkada Bojonegoro 2018 mendatang, Bupati yang akrab disapa Kang Yoto ini mengajak untuk turut serta memerangi kemiskinan itu.

“Wilayah Kabupaten Bojonegoro itu dulu menjadi Kabupaten termiskin di Indonesia. Selain itu ada Kabupaten Rengasdengklok, Jawa barat yang juga menjadi daerah termiskin. Yang membuat warga Bojonegoro miskin itu, karena sebagian besar penduduknya adalah petani. Namun sawah yang dimiliki kurang dari 0,5 hektar, sehingga kita selalu miskin,” ujarnya.

Untuk meningkatkan pendapatan warga di Kabupaten Bojonegoro, lanjut Kang Yoto menambahkan, harus menggandeng pengusaha untuk mendirikan perusahaan di Desa-Desa sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Mengenai angka kemiskinan di Bojonegoro itu bisa bertambah dan menurun ke depannya, itu tergantung sukses dan tidaknya program-program yang telah dicanangkan Pemkab Bojonegoro.

“Ada program Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC), pencipataan lapangan usaha dan pekerjaan dengan menarik industri masuk Desa, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan keterampilan, gerakan ayo sekolah wajib belajar 14 tahun, dan transparansi anggaran sesuai dengan implementasi open government partnership (OGP) dan masih banyak kegiatan lainnya,” tandasnya. [triss/ADMC 0813]

Related Posts